Surabaya — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur kembali mengumumkan perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan belanja hibah barang dan jasa untuk SMK Swasta Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pendidikan

Surabaya — Komunitas Media Pengadilan dan Kejaksaan (KOMPAK) memulai aksi kemanusiaan untuk membantu korban banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Langkah ini menjadi bentuk kepedulian

Surabaya — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menyita uang sebesar Rp47,28 miliar dan USD 421.046 dalam penyidikan dugaan korupsi pengelolaan jasa pelabuhan di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Probolinggo. Kasus ini

LUMAJANG – Banjir lahar yang melanda Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, membuat kegiatan belajar di SDN Jugosari 3 terganggu. Pada Senin pagi (8/12/2025), banyak siswa tidak bisa masuk sekolah

LUMAJANG – Banjir lahar hujan Gunung Semeru kembali menerjang aliran Sungai Regoyo, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pada Sabtu (6/12/2025).Menurut laporan Pos Pengamatan Gunung Api (PPGA) Semeru,

LUMAJANG – Banjir lahar dari Gunung Semeru kembali menerjang wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Peristiwa ini membuat satu dusun terdampak dan memaksa ratusan warga mengungsi.Sebanyak 137 kepala keluarga (KK)

Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi memberangkatkan 26,5 ton bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di Sumatera Utara dan Aceh. Bantuan ini merupakan hasil penggalangan dari berbagai pihak, mulai dari

Surabaya - Kasus dugaan pencabulan dan penganiayaan terhadap anak di bawah umur berinisial SRD menyeret dua tempat hiburan di Surabaya, yakni rumah karaoke Black Owl dan Best Hotel Surabaya. Terduga pelaku adalah

SURABAYA – Direktur PT Best Prima Energy, Yuyun Hermawan, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Surabaya. Ia tampak menutupi wajahnya dengan masker saat dibawa ke ruang sidang untuk menghindari sorotan

Surabaya - Praktik penegakan hukum di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menjadi perhatian publik. Pasalnya, sejumlah kebijakan bisnis yang dilakukan pejabat BUMN kerap dikaitkan dengan tindak pidana korupsi